Bekasi, ranahjabar.id — Konflik dualisme kepengurusan DPD KNPI Kota Bekasi antara kubu Adelia Sidik dan Syahril Mubarok semakin menimbulkan kegaduhan serius di tubuh organisasi kepemudaan tersebut. Hingga saat ini, tidak ada satu pun dari kedua kubu yang membangun komunikasi maupun memberikan arahan kepada jajaran DPK KNPI di tingkat kecamatan, sehingga membuat pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) mandek total dan seluruh pengurus kecamatan berjalan tanpa kejelasan komando.
Kondisi tersebut disampaikan oleh Farhan, fungsionalis DPK KNPI Bekasi Timur, yang menilai situasi ini sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, ketidakjelasan dari dua kubu DPD telah membuat kecamatan menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan politik di tingkat kota.
“Sampai hari ini tidak ada arahan sama sekali. Baik dari kubu Adelia maupun Syahril, tidak ada yang mencoba melakukan komunikasi dengan kami di tingkat kecamatan. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Farhan.
DPK KNPI Bekasi Timur menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk segera turun tangan memediasi dan mengakhiri kebuntuan dualisme tersebut. Farhan menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan solusi yang adil dan netral.
“Kami minta Wali Kota hadir sebagai penengah. Jangan ada kesan politik dalam penyelesaian ini. Jangan memperkeruh suasana — pemerintah kota harus bisa memediasi, bukan ikut menambah masalah,” ujarnya.
Selain itu, Dispora Kota Bekasi juga diminta bersikap lebih kritis dan proaktif. Farhan menilai diamnya Dispora semakin memperburuk keadaan karena membiarkan struktur KNPI di kecamatan kehilangan kepastian arah dan legalitas organisasi. Ia menegaskan bahwa Dispora harus benar-benar menjaga netralitas, termasuk dalam pengelolaan dana hibah.
“Dispora jangan mencairkan dana hibah kepada salah satu kubu mana pun sebelum ada mediasi resmi dan kepengurusan KNPI kembali bersatu. Ini penting untuk menghindari kesan keberpihakan. Dana hibah harus ditahan dulu sampai organisasi ini selesai di tingkat kota,” jelasnya.
Farhan juga menyoroti secara khusus posisi Adelia Sidik, yang diketahui merupakan anggota DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, seorang legislator seharusnya dapat menunjukkan contoh kedewasaan politik, bukan justru ikut memperuncing polarisasi kepemudaan di tingkat kota.
“Sebagai anggota DPRD, mestinya Adelia bisa menunjukkan sikap lebih dewasa, lebih komunikatif, dan memahami bahwa kepemudaan itu harus dirangkul, bukan dibelah. Ketika seorang wakil rakyat tidak mampu meredakan konflik di organisasi yang ia pimpin, ini menimbulkan pertanyaan besar soal sensitivitas dan kepemimpinan politiknya,” tambah Farhan.
Ia menegaskan bahwa dualisme yang tak kunjung selesai ini berpotensi melemahkan konsolidasi OKP, menghambat regenerasi pemuda, serta menurunkan legitimasi KNPI di mata pemerintah dan masyarakat.
“KNPI seharusnya menjadi rumah besar pemuda, bukan arena konflik kepentingan yang membuat organisasi lumpuh hingga ke akar struktur,” tutupnya.
